anggota DPRD provinsi jabar
Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Perubahan Perda RPJMD saat kunjungan ke Kemnetarian ESDM
Kunjungan Pansus 2 DPRD 

Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar menyetujui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar tahun 2013-2018.

Menurut Hasbullah Rahmad, persetujuan tersebut diimplementasikan dengan penetapan Raperda tentang
Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RJPMD Jabar tahun 2013-2018. “Sudah ditetapkan Raperda perubahan atas Perda Nomor 25 tahun 2013”. Papar Politis PAN tersebut

Bang Has-sapaan akrab Hasbullah juga mengungkapkan perubahan RJPMD Provinsi Jabar dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan RJPMN tahun 2015-2019 dan Perundang-Undangan yang diberlakukan setelah RJPMD Provinsi Jabar diubah terakhir kali pada tahun 2013. “Diantara dasar perubahan RPJMD adalah berubahnya RPJMN, harus ada penyesuaian”. Tukas politis pengemar motor cross

Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi dasar perubahan RPJMD, “Ya perubahan juga dikarenakan ada perubahan SOTK di UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah”.

Selain itu, adanya perubahan parameter perhitungan IPM juga menjadi landasan RPJMD harus dirubah. Hasbullah menguraikan, ada beberapa indikator menjadi penilaian IPM itu sendiri. Salah atunya adalah indikator kesehatan. Sementara parameter pendidikan seperti RLS (Rata Lama Sekolah) dan AHLS (Angka Harapan Lama Sekolah) sebagai pengganti indikator AMH (Angka Melek Huruf), “Dan ada perubahan parameter perhitungan IPM jadi Perda RPJMD harus di rubah”. Urainya

Ia juga menuturkan, dalam RPJMN ada 3 indikator yang diamanatkan, masing-masing laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. “tiga indikator dalam RPJMN yang harus menjadi perhatian kita”.imbuhnya